LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Sejarah
Bagikan ke Media Sosial :

 Terbentuknya DPRD di Madura

Keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Madura merupakan cikal bakal terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat untuk daerah Kabupaten di Madura. Pada awal terbentuknya mengacu kepada
Undang-undang nomor 22 tahun 1948 tentang Pernerintahan Daerah, dan bernama Dewan Perwakilan Rakyat Swatantra.
Menyusul kernudian Peraturan Pernerintah nomor 32 tahun 1950 tentang pelaksanaan UU No. 12 / 1950. Sejak keluarnya UU No. 22 / 1948 maka keberadaan DPR di Daerah bernama DPRD Swatantra. Tapi pelaksanaannya masih bertahap karena negara pada di waktu itu masih mengalami masa-masa transisi juga bersamaan dengan era revolusi.
Kemudian keluar Undang-undang nomor 18 tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana DPR Swatantra berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-royong. Dan keluar lagi Undang-undang nomor di tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah untuk maka DPR GR berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berlaku sampai sekarang. Bahkan diperkuat lagi dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang
kemudian dirubah dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004.
Jadi keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengalami beberapa fase yang disesuaikan dengan situasi daerah pada waktu itu.

Demokrasi di Madura

Pasca Konferensi Meja Bundar dan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.
Pada tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat dirubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kembali kepada cita-cita rakyat ketika memproklamirkan kernerdekaan. Sejak saat itu maka Indonesia mulai menata diri dan selanjutnya menganut paham kedaulatan rakyat (Demokrasi). Untuk menentukan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat maka harus dipilih melalui pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu). Karena keanggotaan DPR bisa memberikan gambaran sebenarnya atas keberadaan partai yang berkembang. Padakurun waktu perintisan kemerdekaan (1908-1927) banyak sekali partai-partai yang berdiri dengan tujuan untuk memperkuat posisi para pejuang kemerdekaan yang bergerak di bidang politik. Antara lain Partai Nasional Indonesia (PNI). Budi Utomo, Serikat Islam, lndische Party, Parki, Masyumi, ISDP, PSII, Parindra, PKI, Gerindo dan sebagainya. Sedangkan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan kelompok islam yang lain menyatu di Masyumi. Karena kepengurusan penting banyak di monopoli oleh orang di luar NU. pada tahun 1952 NU keluar dan Masyumi, pihaknya merasa mempunyai massa terbesar. Terbukti pada tanggal 29 September 1955 Indonesia mengadakan Pemilu yang pertama, dan di Madura temyata NU mendapat suara 72,86%, Mayumi 15,73 %,PNI 10,96 %, PKI 0,45 %, Pada era Orde baru tahun 1971 diadakan Pemilu. ternyata NU mendominasi dengan suara 66,8 %, Golkar 25,3 %, dan partai lainnya seperti Parmusi (penjelmaan Masyumi). PSII, dan partai lain mendapatkan suara yang tidak berarti.
Pada tahun 1973 berdirilah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dan NU, Parmusi, PSII, Perti. Ternyatawaktu Pemilu tahun 1977, PPP mendapat suara 68.2 %, Golkar 31,1 %, PDI 0,7 %,Tahun berikutnya Golkar memperhitungkan kemenangan PPP karena NU di dominasi oleh para Kiyai/Ulama. Sejak itulah peran politik Kiyai/Ulama secara frontal dan informal masuk dalam jajaran Golkar. Dan Pemilu tahun 1982 PPP masih dominan. tapi pada Pemilu tahun 1987 maka mutlak di dominasi oleh Golkar kecuali Sampang. Karena pada tahun 1985 NU keluar dan PPP dan kembali kepada Khittah 1926 pada Muktamar Situbondo. Pada Pemilu 1982, 1987, 1992 dan 1997 seluruh Madura dimenangkan oleh Golkar.

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING