LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Banyak Pom Mini Ilegal Pemerintah Harus Tertibkan
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

26 Agustus 2019 - 09:51:03 WIB

Keberadaan usaha Pom Mini di Kabupaten Sumenep menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Pasalnya, sampai saat ini usaha yang menyerupai SPBU tersebut belum legal. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, Nurus Salam meminta pemerintah agar segera turun tangan untuk menertibkan usaha tersebut. Jika kemudian ada sebuah kegiatan usaha yang kemudian tidak dilindungi oleh perundang-undangan, maka usaha itu bisa dikatakan ilegal dan tidak berizin, oleh karenanya Pemerintah harus menertibkan itu,kata Nurus Salam. Masih kata Oyok, sapaan akrabnya,dalam waktu dekat akan memanggil dan berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini DPMPTSP perihal pom mini itu. Secepatnya mungkin kita akan berkoordinasi atau melakukan rapat koordinasi dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP.red) untuk kemudian menanyakan terkait perizinan dan lain sebagainya, tegasnya. Politisi Partai Gerindra menambahkan bahwa yang pertama harus dilakukan oleh dinas terkait ialag menyosialisasikan kegiatan- kegiatan usaha yang tidak dilengakapi dengan legal standing atau legalitas formalitasnya untuk secepatnya segera diurus. Jadi dari awal tidak ada menjadi ada, ada kemudian berkembang diaturlah dan dibuatkan regulasi perundang undangan. Dan DPMPTSP harus merespons terkait perkembangan terkini, pintanya.

Diberitakan sebelumnya, keberadaan Pom Mini di Kabupaten Sumenep sebagai usaha niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai diduga terindikasi ilegal. Pasalnya, sampai saat ini keberadaan Pom Mini yang ada di Kabupaten Sumenep diduga tidak mengantongi izin usaha dari Pemerintah. Hal tersebut juga diamini oleh Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep melalui Kepala Bidang (Kabid) Perizinan Agus Susyanto. Menurut Agus Susyanto, terkait izin usaha Pom Mini sampai saat ini belum ada dasar undang-undang atau regulasi yang mengatur terkait izin usaha Pom Mini tersebut. Jadi terkait Pom Mini kita sudah pernah melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang di fasilitasi oleh bagian perekonomian, waktu itu kita undang semua pihak terkait, baik Pertamina, BPH Migas termasuk juga Kepolisian, dan setelah kita melihat regulasinya, baik dari Kementrian ESDM maupun BPH Migas dalam distribusi BBM itu hanya sampai penyalur saja yaitu APMS, SPBU, jadi terakhir distribusi BBM itu hanya sebatas pada SPBU saja, kata Agus, sapaan akrabnya kepada Majalah Parlemen.

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
E-RAPERDA
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING