LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Banyak Desa Belum Bisa Cairkan DD-ADD, Zainal : Pemkab Gagal Menunjuk BPRS
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

15 Agustus 2019 - 08:37:53 WIB

Salah seorang anggota DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, H. Zainal Arifin berang karena hingga sekarang belum semua desa bisa mencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD) tahun anggaran 2019. Menurut dia, akibat belum bisa cairnya DD dan ADD di sejumlah desa itu, banyak perangkat desa hingga sekarang belum bisa mendapatkan hak-hak keuangan mereka atau penghasilan tetal (Siltap). Mirisnya, sekarang sudah hampir lebaran. Dia menduga, keterlambatan pencairan DD dan ADD lantaran ada perubahan system dalam prosesnya. Jika dulu bisa langsung melalui Bank Jatim, sekarang dari Bank Jatim masih ditransfer ke BPRS, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumenep, melalui Bank Danamon. Banyak desa sebetulnya sudah mengajukan pencairan ke DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) pada 22 Mei lalu, dan telah mendapat rekom ke keuangan pada 23 atau 24. Tapi nyatanya hingga sekarang belum cair-cair, tegasnya, Kamis, 30 Mei 2019.

Karenanya dia mengaku sangat menyayangkan kebijakan bupati yang menunjuk BPRS terkait pencairan DD dan ADD. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, Pemkab Sumenep tidak boleh hanya memikirkan gaji ASN dan DPRD. Kesejahteraan perangkat desa juga perlu diperhatikan. Sekarang harapan pemerintahan desa (yang belum bisa mencairkan DD dan ADD) hanya satu. Besok mereka bisa mencairkannya. Sebab kalau besok tetap tidak bisa cair, sekarat lah semua perangkat desa. Gagal berarti Pemkab Sumenep menunjuk BPRS seperti ini, tambahnya.

Selebihnya, dia meminta Bupati Sumenep melakukan intervensi, utamanya kepada BPRS Bhakti Sumekar agar bisa secepatnya mencairkan DD dan ADD kepada semua desa yang telah mengajukan pencairan. Maksimal besok. Karena kalau besok tetap tidak cair, perangkat desa akan sekarat. Karena sebentar lagi sudah lebaran,pungkasnya.

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
E-RAPERDA
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING