LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Raperda Bantuan Hukum Warga Miskin
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

22 Juli 2019 - 09:18:44 WIB

Rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perlindungan hukum bagi masyarakat miskin. Rerda itu nantinya untuk memberikan perlindungan hukum masyarakat, terutama masyarakat tidak mampu ketika tersandung kasus hukum. Anggota Komisi I DPRD Sumenep Abrori menyampaikan, selama ini muncul persoalan kasus-kasus hukum yang dialami masyarakat tidak mampu. tapi bantuan hukum dari pemerintah dalam rangka untuk mencari keadilan sangat minim. Menurut politisi asal daerah pemilihan III itu, dewan pada dasarnya merencanakan membuat perda perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu sudah cukup lama, namun baru bisa terealisasi tahun ini. Untuk merampung raperda ini, legislatif sudah kerjasama dengan salah satu universitas dalam rangka kajian akademik terhadap raperda tersebut.Pemerintah harus hadir untuk melindungi masyarakatnya dari sisi hukum ketika butuh bantuan hukum. Sebab warga miskin juga ingin mendapatkan perlakuan yang sama terutama saat tersandung masalah, ada yang mendampingi,ungkapnya.

Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengapresiasi adanya raperda perlindungan hukum bagi warga miskin yang digagas oleh dewan. Karena semua warga termasuk yang tidak mampu, berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.Pemkab melalui bagian hukum akan memberikan masukan rancangan di DPRD sambil lalu dilakukan pembahasan. Walaupun prakarsa dewan, kami juga memberikan sumbangsih atau masukan dalam raperda itu. Sehingga nantinya menjadi perda yang bisa memberikan sumbangsih yang maksimal kepada masyarakat, paparnya.

Selama ini, bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu tidak ada, karena memang di APBD Sumenep tidak dianggarkan akibat tidak adanya cantolan regulasi. Tapi kalau bantuan hukum untuk ASN memang sudah ada,tuturnya. Politisi muda ini memastikan, nantinya akan ada anggaran khusus dari APBD Sumenep untuk perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu ketika raperda sudah tuntas.

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
E-RAPERDA
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING