LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Marak TKI Ilegal Dewan
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

11 Juli 2019 - 09:55:57 WIB

Masih maraknya TKI (Tenaga Kerja Indonesia) asal Sumenep yang berada di luar negeri, namun tidak mengantongi dokumen resmi atau ilegal membuat anggota komisi V DPRD setempat Suroyo geram. Bahkan, pihaknya mendesak dinas terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk menekan laju penyumbang divisa negara itu ke negeri jiran dengan cara ilegal. Sebab, itu membuat mereka tidak nyaman bekerja dan terancam Kami sangat miris melihat masih maraknya TKI ilegal yang berangkat daeri Sumenep.

Padahal, saat mereka sudah sampai ke lokasi kerja, maka dipastikan tidak akan tenang dan nyaman. Sebab, dikhawatirkan ditangkap oleh polisi Diraja Malaysia. Tak jarang juga, mereka harus sembunyi dari kejaran petugas. Konsekuensinya, jika tertangkap mereka dipulangkan paksa,kata politisi Gerindra ini. Menurutnya, mereka yang berangkat dengan cara ilegal ini rata-rata tidak memiliki skil atau kemampuan dan keahlian. Mereka bekerja dengan kuli bangunan saja. Mereka tidak berangkat melalui jalur resmi lantaran tidak memiliki skill keterampilan), jadi lebih memilih jalur illegal. Apalagi, prosesnya melalui tekong dinilai sangat cepat,sementara menggunakan jalur pemerintah prosesnya lama. Ini yang terjadi. Ditambah iming-iming yang cukup menggiurkan daripada melalui tekong, ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak pemkab Sumenep melalui instansi untuk bisa menekan TKI Ilegal. Instansi harus memiliki terobosan agar bisa menyadarkan masyarakat Kami sangat miris melihat masih maraknya TKI illegal yang berangkat dari Sumenep. Padahal, saat mereka sudah sampai ke lokasi kerja, maka dipastikan tidak akan tenang dan nyaman. mengambil dokumen resmi agar kerja di luar negeri aman dan nyaman. Ya, tentu salah satuya menciptakan skiil masyarakat. Sehingga, disiapkan untuk bekerja secara professional di luar negeri bukan sebagai buruh kasar. Ini menjadi tugas berat pihak terkait,ungkapnya.

Tidak hanya itu, pihaknya meminta disnakertrans untuk sering turun ke lapangan melakukan sosialiasi kepada masyarakat. Terutama dampak negatif menjadi TKI Ilegal.Juga memberikan komitmen kepada masyarakat bahwa pemerintah akan mempermudah masyarakat untuk berangkat ke luar negeri. Intinya, harus berupaya menekan TKI ilegal ke luar negeri. Jangan sampai setiap tahunnya malah membengkak. Jalur resmi tentu saja akan lebih nyaman dan aman, tuturnya.Yang lebih penting, imbuhnya, pihaknya meminta pemkab untuk juga bisa menyediakan lapangan kerja agar tidak banyak warga yang bertandang ke luar negeri.

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
E-RAPERDA
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING