LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Kalau Memang Tak Mau Diakomodir Hapus Saja
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

04 Juli 2019 - 10:14:26 WIB

Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur H. Zainal menyebutkan banyak aspirasi masyarakat yang belum terakomodir dalam APBD 2019. Menurutnya, hal itu disebabkan tertolaknya aspirasi saat diajukan sebelum pembahasan KUA dan PPAS. Kami mengusulkan hasil aspirasi masyarakat sebelum pembahasan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Priorotas

Plafon Anggaran Sementara), tapi ditolak oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dengan bermacam alasan, lalu dari mana kita ini bisa masuk?, kata H Zainal. Bahkan kata Politisi PDIP itu saat hendak diajukan kembali diakhir tahun juga tidak bisa diakomodir karena alasan sistem keuangan memakai Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) atau karena menggunakan e-planing.

Jika begitu, lanjut H. Zainal, pihaknya mengusulkan agar program serap aspirasi atau reses yang biasa dilakukan tiga kali dalam satu tahun lebih dihapus. Sementara anggaran untuk reses dialihkan untuk pembangunan infrastruktur. Kalau saya (Reses) kemarin tidak ngambil, itu sebagai bentuk protes keras dari kami. Kalau memang perlu, kami turunkan massa untuk demo,jelasnya.

Dia menjumlah, anggaran reses setiap tahun diperkirakan mencapai ratusan juta. Dalam satu kali reses dianggarkan sekitar Rp 22-23 juta. Sementara jumlah anggota DPRD di Sumenep sebanyak 50 orang. Lain lagi, kata H. Zainal, bagi anggota DPRD dari daerah kepulauan masih mendapatkan uang tambahan. Kalau memang tidak mau diakomodir hapus saja, ngapain harus ke konstituen, malu-maluin saja, tegasnya.

Kepala Bappeda Sumenep Yayak Nurwahyudi belum bisa dikonfirmasi. Saat di hubungi melalui sambungan teleponnya tidak merespon meski nada sambungnya terdengar aktif. Begitupula saat dihubungi melalui pesan WhatsApp belum merespon hingga berita ini ditulis.

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
E-RAPERDA
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING