LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Komisi II Nilai Kadisnya Kurang Cerdas
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

22 Mei 2019 - 10:09:27 WIB

Komisi II DPRD Sumenep menilai Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumenep, Madura, Jawa Timur, kurang cerdas dalam mengelola keuangan APBD. Buktinya, selama dua tahun anggaran miliaran rupiah untuk dana hibah tidak terserap. Saya pernah bilang biasanya orang cerdas itu tidak jatuh pada lubang yang sama untuk yang ke dua kalinya, kalau 2018 tidak bisa mencairkan dan tahun ini juga tidak bisa mencairkan, kalau sama saja jatuh dilubang yang sama, saya harap tahun ini tuntas ada prioritas,kata H. Masdawi, Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Senin, 11 Maret 2019.

Dikatakan, selama ini, kata dia, banyak calon penerima bantuan mengeluh karena gagal menerima bantuan tahun 2018, padahal mereka telah banyak mengeluarkan biaya untuk mencairkan bantuan tersebut, seperti pembukaan rekening dan lain-lain. Kami harap tahun ini tidak ada penundaan lagi, harus direalisasikan selagi tidak berbenturan dengan peraturan,ujarnya.

Bahkan, kata dia, Komisi II telah melalukan upaya agar bantuan tersebut direalisasikan. Salah satunya mendatangi kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan bersama calon penerima, dan juga membawa persoalan tersebut ke dalam sidang Pansus. Tidak hanya itu, Komisi II juga pernah mengeluarkan SKTJM guna mendorong agar anggaran terserap, namun upaya tersebut tidak berhasil dan terkesan tidak diindahkan oleh Dinas. Sehingga anggaran tetap tidak direalisasikan. Kami juga pernah minta evaluasi kepada Asisten Bupati, karena yang begini begini harus dievaluasi dan harus dipertimbangkan,jelasnya.

Anehnya, kata Masdawi, meski telah bergejolak, Pemerintah Daerah terkesan tidak menghiraukan. Sehingga peran pemerintah untuk memajukan perekonomian masyarakat kecil diragukan. Tutup mata dengan ini, sudah terang-terangan, masak Bupati tidak tahu. Beberapa waktu lalu sudah ada unjuk rasa ke Dinas dan Ke Pemkab,tegasnya.

Sementara Kepala Dinas Ketahanan Tangan dan Peternakan Edy Sutrisno tidak bisa memberikan keterangan yang jelas mengenai faktor yang menyebabkan anggaran selama dua tahun tidak terserap. Termasuk pagu APBD anggaran tahun 2019. Tidak punya data takut keliur, sudah ketahui semua oleh orang. (Realisasi anggaran 2019) diupayakan, sudah tudak usah wawancara, katanya dengan bahasa madura. Bahkan Sutrisno menyuruh penerima bantuan jika ada ketidak puasan untuk langsung ke Kantor tempat dia menjalankan tugas negara. Sudah masyarakat ke kantor, sudah kelompok yang mana tanya ke kantor.la banyak yanh ke kantor dan sudah dijawab,jelasnya.

Dia pun juga belum bisa menjelaskan soal komitmen realisasi anggaran tahun 2019. Tergantung pelaksanaan, kan masih bulan Maret, kalau perencanaan sudah jelas, (untuk jelasnya) ya sudah tanya ke Bappeda sudah. Kita bukan bekerja sendiri, tapi tim,ungkapnya. Ditanya soal minimnya serapan anggaran pada tahun 2018, pihaknya juga enggan menjelaskan.Nah itu kan tak usa, malah bertanya kemana-mana. Kalau dana sudah turun nanti kita cairkan kalau enggak ya enggak,ucapnya dengan raut muka yang kurang mengenakan.

Informasinya tahun 2017 sekitar Rp 5,3 miliar anggaran hibah yang tidak terserap. Kemudian anggaran tersebut kembali dianggarkan pada tahun 2018 sebesar Rp4,5 miliar. Hanya saja anggaran tersebut kembali tidak terserap. Hingga akhir tahun anggaran 2018, serapan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan hanya sekitar 4 persen lebih. Kondisi itu terkecil dibandingkan serapan di organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Sayangnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep, Edi Sutrisno tidak bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi melalui sambungan telepon selularnya tidak merespon meski nada sambungnya tersengat aktif.

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
E-RAPERDA
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING