LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
DBS III Bermasalah,DPRD Bersuara
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

20 Mei 2019 - 09:23:58 WIB

Sebelum jatuh sakit dan harus dirawat, beberapa waktu lalu, 26 Februari 2019, sebetulnya kapal DBS III sudah pernah dioperasikan oleh PT Sumekar, badan usaha milik daerah (BUMD) yang jadi operator kapal tersebut, melayani pelayaran dari Kalianget-Kangean. Hanya saja, dalam prosesnya PT Sumekar ternyata tidak pernah koordinasi dengan DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, dalam hal ini Komisi III. Baik yang terkait trayek ataupun harga tiket yang akan diterapkan.

Anggota Komisi III DPRD Sumenep, M. Ramzi, mengungkapkan,sebelum dioperasikan beberapa waktu lalu, hingga akhirnya rusak dan dikembalikan ke Dinas Perhubungan (Dishub) setempat untuk diperbaiki, PT Sumekar tidak pernah koordinasi.Sehingga kami tidak tahu, apakah trayeknya sudah siap atau belum. Kalau sudah siap, trayeknya ke mana saja, apakah hanya ke Kangean atau ada daerah lain. Berbicara harga tiket juga tidak pernah,ujarnya, Rabu, 6 Maret 2019. Seharusnya, menurut politisi Hanura itu, berkenaan dengan hal tersebut dikomunikasikan kepada pihaknya. Sebab, bagaimana pun PT Sumekar merupakan salah satu BUMD Sumenep. Seharusnya disampaikan lah. Karena PT Sumekar BUMD, bukan perusahaan swasta,tegasnya.

Salah satu anggota DPRD lainnya juga mengkritik tentang Kapal Motor Penumpang (KMP) Dharma Bahari Sumekar (DBS) III. Bahkan, ia menyebut bahwa kapal DBS III bukan seperti mainan plastik.Intinya (pengadaan kapal itu) bukan barang mainan plastik, kalau sudah tidak suka, ya dikembalikan untuk diperbaiki, tidak boleh seperti itu,kata Badrul Aini, Anggota DPRD Sumenep dari Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Selasa, 5 Maret 2019. Oleh sebab itu, dia meminta agar dilakukan audit investigasi secara mendalam. Dikhawatirkan dalam pengadaan kapal itu terjadi perbuatan yang mengarah pada perilaku tindak pidana korupsi. Harus ada pihak yang mencoba untuk melihat atau mengaudit, kenapa yang sudah selesai dan telah diserahterimakan ternyata dipakai tidak berfungsi sebagaimana mestinya, perlu diselidiki ini jangan-jangan korupsi ada markup dalam pembuatan kapal DBS III ini, jelas pria yang saat ini menjadi Wakil Ketua Komisi II itu.

Menurutnya masyarakat memiliki hak untuk melakukan penyelidikan. Karena pembelian kapal itu memakai keungan negara yang notabene bersumberkan dari masyarakat. Yang jelas masyarakat pengguna bisa melakukan kajian, terkait dengan kerugian kapal DBS III mengklaim ketika ada kerugian apalagi kerugian yang sifatnya merugikan masyarakat. Makanya harus dilakukan penyelidikan harus dilakukan penyelidikan yang menyeluruh, sehingga bisa diketahui,tegasnya.

Sebelumnya PT Sumekar akan mengembalikan kapal III karena banyak yang tidak sesuai harapan. Salah satunya mesinnya tidak normal dan AC kapal mati. Saat ini PT Sumekar telah berkirim surat kepada Dinas Perhubungan dan juga Bupati Sumenep A Busyro Karim. Pengadaan kapal ropeks yang diberi nama DBS III itu anggarannya merupakan co-sharing antara Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Sumenep. Totalnya Rp 39 miliar. Kapasitas penumpang DBS III ini dibagi menjadi tiga kelas. Kelas I 10 orang, kelas II 45 orang, dan kelas III 252 orang. Kapal tersebut baru dilaunching pada 31 Oktober 2018 oleh Bupati Sumenep A Busyro Karim.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki sebanyak tiga armada laut, yakni DBS I yang telah lama beroperasi, DBS II yang saat ini mangkrak di pelabuhan Kalianget serta Kapal DBS III yang baru selesai dibuat pada 2018 lalu namun sudah banyak yang rusak. Menanggapi hal itu, Direktur Pelaksana PT Sumekar, Akhmad Zainal Arifin, menilai, bahwa terkait trayek dan harga tiket tidak perlu terlalu banyak dikoordinasikan.Saya kira karena ini termasuk VIP, ya, jadi istilahnya tidak perlu terlalu ke sana, jawabnya, ditanya apakah terkait trayek dan harga tiket itu memang tak perlu koordinasi atau sebaliknya. Apalagi, lanjut dia, terkait trayek sebenarnya sudah disedikan oleh Dishub Sumenep.Masalah harga (tiket), kan, kami hanya menggantikan yang DBS I,tambahnya.

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
E-RAPERDA
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING