LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
DPRD Minta Bawaslu Perketat Pengawasan Di Kepulauan
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

17 Mei 2019 - 09:54:14 WIB

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumenep diminta untuk memaksimalkan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayah Kepulauan. Sebab, disinyalir pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan itu rentan terjadi pelanggaran.

Anggota DPRD Sumenep yang juga salah satu tokoh masyarakat Arjasa, Badrul Aini mengatakan, pengawasan untuk daerah kepuauan lebih dimaksimalkan dibandingkan wilayah daratan. Sebab, di daerah kepulauan rentan terjadi pelanggaran.Salah satu potensi yang sering dilakukan oleh oknum tertentu, kata dia, jumlah kehadiran pemilih ke tempat pemungutan suara (TPS). Sebab, diyakini saat ini banyak warga Kepulauan yang masih merantau ke luar negeri, sehingga dimungkinkan tidak bisa menggunakan hak suaranya pada Pemilu 17 April 2019 mendatang.Kesempatan itu, lanjut Badrul, dimanfaatkan oleh salah seorang oknum tertentu untuk memarkup jumlah kehadiran, sehingga meski tidak datang ke TPS, namun dianggap hadir dan kertas surat suara dicoblos sesuai harapan oknum tersebut. Saya mendengar isu beberapa pihak agar suara pantia dicoblos, kalah itu terjadi jelas merugikan caleg lain,katanya.

Anehnya sambung Badrul, dirinya mendengar kabar jika terdapat salah seorang oknum yang telah mengatur perolehan suara. Sebab, kata dia, berdasarkan hasil evaluasi Pemilu sebelumnya, terdapat beberapa desa yang tingkat kehadirannya sangat minim, yakni berkisar 40-50 persen dari jumlah hak pilih. Saya dapat kabar ada oknum caleg (Calon Legislatif) yang mengintruksikan suara yang tidak hadir orangnya yang pergi ke Malaysia dan lain-lain, itu agar kertas suara dibagi rata dan mereka melobi saksi, hal ini tidak boleh terjadi. Makanya, kami ingin Panwascam bekerja maksimal, kalau perlu datangkan petugas Bawaslu Kabupaten sehingga kecurangan seperti yang terjadi pada pemilu sebelumnya tak terjadi kembali, jelasnya.

Untuk menekan terjadinya pelanggaran,dia meminta semua Partai Politik untuk ikut andil dalam melakukan pengawasan. Saya berharap pada partai untuk memperkuat saksi, agar kecurangan ini bisa ditekan utamanya di TPS yang tingkat kehadirannya minim,jelasnya.

Sementara Komisioner Bawaslu Sumenep Abd. Rahem mengatakan, Bawaslu telah mengintruksikan kepada Panwascam untuk profesional dalam menjalankan tugas sebagai pengawas Pemilu. Sehingga bisa menekan terjadinya pelanggaran. Bawaslu selalu konsolidasi dan melakukan penguatan internal untuk melakukan pengawasan seluruh tahapan proses pemilu, itu untuk memastikan tahapan dan proses pemilu disaat hari H pelaksanan, pemungutan penghitungan dan rekapitulasi nanti betul-betul berjalan sesuai dengan Undang-undang,jelasnya.

Bahkan, kata dia, setiap TPS nantinya akan ada petugas PTPS yang bakal melakukan pengawasan. Namun begitu, pihaknya meminta masyarakat juga ikut andil dalam melakukan pengawasan, jika menemukan kejanggalan, maka segera melaporkan ke pihak yang berwenang. Kewenangan PTPS mengirimkan nota keberatan apabila ditemukan adanya pelanggaran, semisal kecurangan atau kejanggalan dalam pelaksanaan Pemilu, tegasnya.

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
E-RAPERDA
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING