LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Angka Kemiskinan Naik
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

14 Mei 2019 - 09:28:45 WIB

Salah satu tolok ukur keberhasilan pemerintah, dalam hal ini Pemkab Sumenep, Madura, Jawa Timur, di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat ialah ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan.

Hanya saja, berdasarkan laporan Pansus DPRD Sumenep terhadap nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati setempat akhir tahun anggaran 2018, ditemukan fakta yang mengejutkan, yaitu angka kemiskinan tahun 2018 meningkat dari tahun 2017. Pansus menilai hal ini tidak berbanding lurus dengan kekuatan APBD yang dipunyai Kabupaten Sumenep ,kata juru bicara Pansus DPRD Sumenep atas LKPJ akhir tahun anggaran 2018, Juhari, saat membacakan laporan Pansus dalam Rapat Paripurna III beberapa waktu lalu.

Menurut dia, kekuatan APBD Sumenep sebenarnya bukan tidak mampu menurunkan angka kemiskinan. Hanya saja, program-program penanggulangan kemiskinan yang dibuat pemerintah kabupaten yang belum strategis, tegasnya. Bahkan, pihaknya juga menilai Pemkab Sumenep selama ini terkesan hanya mengandalkan program-program dari pusat, terkait pengentasan kemiskinam, yakni PKH, KIS, KIP, dan lain sebagainya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, mengatakan survei Badan Pusat Statistik (BPS) terkait hal tersebut dilakukan pada bulan Maret. Sehingga pada saat dilaksnakan survei, program pemerintah terhadap masyarakat belum maksimal. Kalau Maret itu biasanya memang dari sisi program belum maksimal. Bahkan mungkin ada yang baru masuk pele- langan, ujar orang nomor satu di lingkungan Pemkab Su menep itu.

Namun dia mengakui, bahwa di beberapa daerah pedesaan dan kepulauan memang masih harus dilakukan percepatan program. Sehingga tahun ini sudah ada yang dilelang, ini dalam rangka menjawab dalam bulan-bulan Maret seperti ini sudah ada program yang masuk,tambahnya.

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
E-RAPERDA
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING