LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Pelototi Pejabat Lebih Lima Tahun
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

13 Mei 2019 - 09:18:16 WIB

Panitia khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) DPRD mempelototi banyaknya pejabat yang melampaui batas waktu. Yakni, mereka menjabat sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan pemkab Sumenep melebihi batas maksimal, lima tahun masa jabatan.

Mereka tersebar di sepuluh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Maka, kebijakan dimaksud dinilai melanggar aturan yang berlaku, sehingga perlu dievaluasi dan dikaji. Padahal, sesuai dengan UU nomor 5/2014 pasal 117 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara) dan PP nomor 11/2017 pasal 132 ayat 2 tentang manajemen pegawai negeri sipil bahwa JPT hanya dapat dijabat minimal dua tahun dan maksimal lima tahun. Nah, mengacu kepada aturan tersebut maka jabatan yang melebih batas maksimal itu dianggap cacat hukum dan melanggar aturan. Sementara di Kota Sumekar sudah banyak yang lebih dari lima tahun, bahkan ada yang sampai delapan tahun menjabat sebagai kadis (kepala dinas).

Dari hasil kajian kami di pansus terdapat 10 pejabat yang sudah lebih 5 tahun. Ternyata ini masih dibiarkan tidak dilakukan rolling ataupun mutasi di setiap adanya mutasi yang dilakukan bupati Sumenep. Jelas itu melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Karena melanggar, maka jabatan yang sudah diemban melebih batas maksimal itu menjadi tanda tanya kebijakannya,kata juru bicara pansus LKPJ Ahmad.

Menurut politisi PAN ini, seharusnya pemkab dalam hal ini Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) tidak acuh dengan adanya pejabat yang sudah melebihi batas maksimal itu. Seharusnya, langsung dilakukan pergeseran ketika dianggap sudah sampai batas waktu.Kalau dibiarkan, maka bisa dianggap pemerintah tidak patuh kepada aturan. Apabila demikian, maka jabatan yang dipangku perlu dipersoalkan, karena sudah bertentangan dengan aturan yang berlaku,ucapnya.

Anggota komisi II DPRD Sumenep ini juga mengungkapkan, bulan Januari lalu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah mengirimkan surat nomor B-245/ksn/I/2019 yang intinya pembina kepegawaian melaporkan pejabat di atas lima tahun. Dengan begitu, maka harus segera dilaporkan ke KASN pejabat yang sudah melebihi batas lima tahun. Ini harus menjadi perhatian dari pemerintah Sumenep. Jangan sampai terjadi pembiaran. Sebab, ini berpengaruh kepada wewenang dan penggunaan anggaran yang melekat. Kalau ini dibiarkan juga bisa menghambat proses regenerasi dan promosi, tuturnya. Untuk itu, pihaknya meminta tim Pembina kepegawaian untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait masalah ini. Sehingga, dalam mutasi berikutnya hendaknya dipertimbangkan untuk dilakukan rotasi dan mutasi.

Kepala BKPSDM Titik Suryati menjelaskan, memang batas waktu itu lima tahun, namun apabila masih diperlukan sesuai dengan komptensi yang dimiliki maka bisa dilakukan perpanjangan. Itu sesuai juga dengan pasal berikutnya. Soal komptensi itu bisa dilihat lewat assesmen. Sebab, semua pejabat dipastikan mengikuti assesmen. Dan ini bisa diketahui kemampuan masing-masing, ungkapnya.

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
E-RAPERDA
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING