LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Desak Pemkab Perhatikan Hasil Reses
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

09 April 2019 - 08:45:29 WIB

Sebanyak 50 anggota DPRD Sumenep secara rutin menggelar serap aspirasi (reses). Reses ini digelar agar anggota dewan bisa bertemu dan bertatap muka dengan para konstituen yang sudah mensukseskan menuju gedung dewan. Itu agar mereka mendengar keluh kesah dan curhatan warga sesuai dengan daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Untuk menunjang pelaksanaan reses itu negara mengeluarkan dana besar melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

Dalam reses itu, tidak jarang dari masyarakat yang mengusulkan sejumlah kegiatan mulai dari infrstruktur, pemberdayaan, kesehatan dan lainnya. Usulan itu kemudian ditampung menjadi aspirasi yang akan di bawah dalam sidang paripurna. Harapannya, agar usulan yang disampaikan kepada legislator itu bisa diakomodir oleh pemerintah dalam APBD mendatang. Meskipun, masih banyak usulan warga yang belum bisa ditampung dalam bentuk kegiatan pemerintah, meski sudah diusulkan berulangkali. Sebenarnya, kami sangat menginginkan sejumlah aspirasi yang disampaikan warga dalam reses itu bisa diakomodir dalam APBD Sumenep. Yakni, harus lebih dominan, karena bersentuhan langsung dari masyarakat. Bukan malah lebih banyak diambilkan dari hasil musrembang yang dilakukan eksekutif. Kegiatan reses ini face to face dengan masyarakat, seharusnya dominan diakomodir menjadi kegiatan dalam APBD Sumenep sesuai dengan postur anggaranya, kata Wakil Ketua DPRD Sumenep Faisal Muhlis.

Otomatis, sambung dia, ketika hasil reses diakomodir maka pada berikutnya tidak akan kembali muncul persoalan yang sama disampaikan oleh masyarakat. Namun, faktnya masih banyak aspirasi yang masyarakat yang tidak diakomodir oleh eksekutif. Padahal, yang tidak diakomodir maka kami, anggota dewan yang sering ditanyakan berulangkali. Dan, menyebabkan warga enggan untuk memberikan usulan kembali,ujar politisi PAN ini.

Dia mengungkapkan, padahal aspirasi yang disampaikan oleh anggota dewan dari hasil reses itu sudah dianggap sangat mendesak dan dibutuhkan masyarakat. Maka, seyogyanya bisa diakomodir menjadi sebuah kegiatan yang dimasukkan dalam APBD Sehingga, keberadaan reses menjadi manfaat nyata masyarakat. Reses ini merupakan hasil amanah UU. Maka sudah sepantasnya juga diperhatikan oleh pemerintah. Apalagi, sudah dilaporkan dalam paripurna yang juga dihadiri oleh bupati, wabup dan juga seluruh pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah),ujarnya.

Memang, terang dia, tidak mungkin semua hasil reses anggota dewan ini dimasukkan dalam program di satu tahun. Kendati demikian, itu bisa dilakukan secara bertahap dengan skala perioritas. Anggaran kita terbatas. Namun, setidaknya separo dari hasil reses itu bisa dimasukkan dalam anggaran dan menjadi kegiatan. Sehingga, masyarakat yang kami temui tidak akan selalu bertanya hasil aspirasi yang mereka sampaikan. Ini kami kira harus menjadi perhatian eksekutif, tuturnya.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan sebelum pembahasan APBD maka dilakukan pertemuan yang bisa mengakomodir hasil reses dengan musrembang. Sehingga, akan terjadi sinkronisasi anggaran antara eksekutif dan legislatif. Buka saat pembahasan timgar dan banggar, namun jauh sebelum itu harus bisa bertemu untuk menyatukan persepsi terkait program kerakyatan. Intinya, hasil reses ini harus menjadi perhatian, biar tidak ada kesan hanya sebatas formalitas belaka, tuturnya.

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
E-RAPERDA
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING