LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Dewan Rancang Raperda UMP
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

04 April 2019 - 09:09:43 WIB

Komisi IV DPRD Sumenep mewacanakan pembentukan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Upah Minimum Pedesaan (UMP). Hal itu dilakukan untuk melindungi sejumlah buruh yang ada di desa Kabupaten Ujung Timur Pulau Madura ini. Salah satunya, para buruh tani. Sebab, di Kota Sumekar ini mayoritas menjadi petani yang upahnya tidak seragam dan terkesan tidak memihak pada mereka. Di mana upah yang diterima hanya persetujuan antara pekerja dan majikan. Dengan adanya raperda itu, maka diharapkan mampu untuk melakukan upaya perlindungan kepada petani. Selain itu, petani juga dipastikan akan memiliki standar upah.

Sebab, selama ini tidak ada standar HOK (Honor Ongkos Kerja) pada buruh perdesaan. Kalau buruh proyek itu sudah jelas di RAB nya. Sementara untuk petani itu belum ada sama sekali. Maka menjadi raperda ini menjadi sangat urgen untuk dibentuk dan diperjuangkan, kata Ketua komisi IV DPRD Sumenep Moh. Subaidi. Keberdaan HOK itu, sambung dia, tentu saja akan meminimalisir skat antara petani dan pemilik lahan. Sehingga, pemilik lahan tidak semena-mena kepada pekerja dalam menentukan ongkos kerja hariannya. Ongkos kerja harian para petani di ladang itu perlu diintervensi oleh pemeritah agar terjadi keseragaman di masing-masing kecamatan. Sehingga, tidak akan terjadi ketimpangan. Sehingga, para buruh tidak akan merasa dirugikan malah nyaman saat bekerja, ungkanya serius.

Raperda upah pedesaan ini memang dianggap sangat urgen dan mendesak untuk dilakukan pembahasan. Sebab, di sana akan mengatur tentang besaran upah termasuk juga teknisnya. Sehingga, poin dan pasal per pasal nanti akan bisa dilaksanakan, yang penting tidak ada yang dirugikan. Kami sangat menginginkan untuk memperjuangkan nasib para buruh tani agar tidak semena-mena pemilik tanah. Buruh tani harus menjadi fokus kita, kalau tidak kita siapa yang akan memperjuangkan, ucapnya.

Subaidi mengungkapkan, keinginan murni merupakan inisiatif dari DPRD Sumenep. Hanya saja, raperda ini tidak akan berdiri sendiri, melainkan akan disatukan dengan perda penanaman modal, yang sejatinya diusulkan oleh komisi II. Jadi, soal UMP ini akan menyatu dengan raperda pena penanaman modal, di mana perda ini sudah masuk finalisasi, dan tinggal merampungkan saja. Intinya, ini merupakan keseriusan dari dewan, tuturnya.

Untuk perda penanaman modal ini sudah masuk pada tahapan kajian akademik, termasuk didalam UMP. Kami berharap perda itu nantinya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumenep, khususnya petani. Ini yang menjadi cita-cita bersama para legislator di gedung dewan ini, ujarnya.

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
E-RAPERDA
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING