LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Mahasiswa Demo DPRD Soal Polemik PT Sumekar
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

12 Maret 2019 - 09:26:41 WIB

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS) kembali turun jalan. Kali ini mereka melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Senin, 28 Januari 2019. Aksi yang dilakukan oleh ini adalah pengangkatan Direksi PT Sumekar oleh Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, beberapa waktu lalu yang kemudian dinilai berbau nepotisme dan melabrak aturan perundang-undangan yang ada. Mereka menilai bahwa pengangkatan direksi PT. Sumekar tercium bau tak sedap. Bahkan mereka menyebut kalau pengangkatan itu berbau nepotisme karena dua direksi yang diangkat, yakni Moh. Syafi'i sebagai Direktur Utama dan Akhmad Zainal Arifin sebagai Direktur, sama-sama memiliki latar belakang sebagai politisi PKB. Seperti jamak diketahui, Moh. Syafi'i merupakan mantan Ketua PAC PKB Arjasa. Sementara Akhmad Zainal masih tercatat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Jawa Timur. Bupati terkesan mengedepankan kepentingan partai, tegas koordinator aksi, Mohammad Sutrisno.

Selain itu, dia menuding bahwa pengangkatan direksi PT Sumekar telah melabrak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Menurutnya dalam PP tersebut telah diatur, bahwa salah satu syarat seseorang bisa diangkat menjadi direksi ialah tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, dan tidak sedang mencalonkan sebagai anggota legislatif. Pengangkatan Bapak Zainal sebagai direktur ini jelas melanggar PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 57 poin L, bahwa calon legislatif tidak boleh jadi direksi BUMD,ungkapnya.

Terkait hal ini, sebelumnya Bupati telah menjelaskan bahwa pengangkatan direksi PT. Sumekar sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Sementara terkait pengangkatan Akhmad Zainal menurut Bupati yang bersangkutan sudah memundurkan diri. Sudah mundur. Waktu diseleksi sudah ada surat pengunduran dirinya. Sebelum masuk ke meja saya, secara administratif sudah diselesaikan di tim seleksi, katanya.

Dengan begitu, sambungnya, secara substabsi yang bersangkutan sudah tidak bisa ikut Pemilu. Kalau dari sisi partai sudah mundur, pasti substansinya tidak akan ikut (Pemilu) walaupun masih ada (dalam DCT). Karena tidak bisa dibuang begitu saja. Tetapi substansinya sudah mundur, jelasnya.

Selain itu, mereka juga mendesak DPRD Sumenep untuk menggunakan hak angketnya guna melakukan investigasi terhadap kemungkinan adanya pelanggaran hukum atas keputusan Bupati tersebut. Ketua DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Herman Dali Kusuma yang menemui langsung aksi mahasiswa mengatakan akan menindak lanjuti tuntutan mahasiawa terkait DPRD menggunakan hak angket. Menurut politisi PKB itu, tuntutan itu akan merekomendasikan Komisi II, sebagai komisi yang menangani persoalan BUMD, untuk mengambil. Dia berdalih, dalam hal ini, hanya bisa menampung aspirasi mahasiawa.Saya akan sampaikan kepada komisinya saja. Saya, kan, hanya bisa menampung aspirasi yang ke barat ke timur. Nanti saya sampaikan ke Komisi II biar dibahas. Pokoknya saya nyerah kepada anggota. Karena di sinikan, lembaga,ujarnya.

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
E-RAPERDA
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING