LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Komisi I Nilai Mutasi Kepala Sekolah Cacat Hukum
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

08 Maret 2019 - 09:21:33 WIB

Mutasi Kepala Sekolah (Kasek) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menyisakan masalah. Pengukuhan yang dilakukan oleh Bupati Sumenep A Busyro Karim itu dianggap cacat hukum.

Anggota Komisi I DPRD Sumenep Djoni Tunaidy menduga mutasiitu tidak selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 tahun 2018 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Sejumlah kasek dilantik tidak mengantongi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang ditandatangani Dirjen Pendidikan. Yang dilantik disinyalir banyak tidak mengantongi surat tanda tamat Diklat yang dikeluarkan oleh LPPKS (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah) atau yang bekerjasama dengan ditandatangani Dirjen, katanya pada media, Selasa, 15 Januari 2019.

Menurutnya syarat tersebut merupakan wajib bagi kepala sekolah, jika tidak dipenuhi Yang namanya syarat, ya wajib hukumnya. Maka harus dipenuhi sebelum duduk. Ini logika umum, jadi sudah harus terpenuhi. bisa dikatakan cacat hukum. Yang namanya syarat, ya wajib hukumnya. Maka harus dipenuhi sebelum duduk. Ini logika umum, jadi sudah harus terpenuhi, jelas Joni.

Lebih lanjut Joni menuturkan bagi kepala sekolah yang sudah menjabat, maka harus mengikuti diklat penguatan Kasek. Selain itu, masih banyak persyaratan lain yang sudah tertera di Permendikbud. Sehingga mutasi yang dilakukan terkesan dipaksakan. Karena melanggar peraturan lanjut Joni, bisa masuk pelanggaran pidana. Jika Melanggar Permendikbud, maka keberadaan kasek menjadi tidak absah, lalu tunjangan yang didapat bisa berpotensi pidana, tegasnya.

Kepala Bidang Ketenagaan, Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Mohammad Saleh tidak mau memberikan komentar, meski dia menjelaskan secara detil, namun tidak mau diterbitkan di media. Sebab, dianggap hanya cerita saja. Terpisah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Mineral (BKPSDM) Sumenep, Titik Suryati belum bisa menjelaskan persoalan tersebut. Titik sapaan akrabnya menyuruh untuk konfirmasi langsung kepada Ketua Baperjakat. Langsung ke Ketua Baperjakat ya, katanya melalu sambungan WhatsApp yang dikonfirmasi wartawan.

Beberapa waktu lalu, Bupati Sumenep A Busyro Karim melakukan pengukuhan dan mutasi kepada ratusan kasek di Gedung Korpri. Pengukuhan itu bersamaan dengan pengukuhan ASN eselon III dan IV. Namun, belakangan pengukuhan itu menuai protes karena diduga cacat hukum.

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
E-RAPERDA
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING