LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Maksimalkan Peran BUMDes
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

11 Februari 2019 - 08:54:44 WIB

Keberadaan Dana Desa (DD) yang dikucurkan kepada sejumlah desa di Sumenep melalui dana transfer dari APBN diminta untuk memberikan dampak pada kemandirian desa dan masyarakat. Salah satunya, dengan memaksimalkan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai salah satu unit usaha desa yang dikelola dan diperuntukkan untuk masyarakatnya. Apalagi, perusahaan milik desa merupakan program perioritas oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). Sehingga, keberadaan BUMDes harus bisa dijadikan media untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa. Kami sebagai wakil rakyat hanya mendorong bagaimana desa memiliki BUMDes.

Sebagai usaha milik desa yang dikelola oleh warganya. Meski kami yakin sudah banyak desa yang memiliki badan usaha itu, hanya tinggal memaksimalkan.Sementara yang belum punya, hendaknya segera membentuk dan mendirikannya Badan Usaha tingkat desa itu, kata Hosaini Adhim, anggota Komisi I DPRD Sumenep.Menurutnya, BUMDes yang didirikan itu hendaknya dibentuk dengan mengacu kepada potensi maupun produk unggulan di desa. Sehingga, saat mendirikan BUMDes akan mudah, bisa langsung memiliki jenis usaha yang dimiliki. Sebab, keberadaan BUMDes tentu saja sudah berorientasi kepada hasil (profit). Sebab, yang namanya BUMDes tak ubahnya seperti perusahaan, sehingga, keberadaanya harus berkembang dari setiap bulan dan tahunnya. Intinya, neraca keuangan juga harus mengalami perkembangan yang bagus,bukan malah nantinya defisit.Makanya, kami minta diketahui dulu potensinya. Apalagi, dua desa juga bisa disatukan menjadi BUMDes. Intinya, harus mencari unggulan yang prospektif. Kami kira desa jauh lebih paham akan hal ini,tuturnya.

Menurut Politisi PAN ini, mendirikan BUMDes juga sudah dipastikan tidak mengalami kesulitan. Jika memang sudah dianggap prospek, maka tinggal menganggarkan penyertaan modal lewat Dana desa itu.Itu memang menjadi perhatian pemerintah, dengan harapan bisa membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu juga ikut ambil bagian pemerintah dalam membuka pekerjaan bagi masyarakat. Berdiri dulu baru tinggal dikembangkan,ujarnya dengan nada serius. Hanya saja, pihaknya menyarankan agar BUMDes betul-betul melibatkan warga sekitar. Sehingga,cita-cita UU Desa untuk menjadikan desa mandiri bisa tercapai. Ini juga akan menjadi harapan dirinya sebagai wakil rakyat.Kami berharap semua desa di Sumenep memiliki BUMDes. Itu harapan kami. Soal actionnya tentu saja tergantung kepada desa. Sementara untuk desa yang sudah memiliki tingggal mengembangkan dan mengelola secara profeisonal agar lebih baik dan menghasilkan, sehingga dampaknya bisa dirasakan,tukasnya.

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
E-RAPERDA
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING