LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Perjuangkan Nasib Honorer K2 (lanjutan)
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

24 Januari 2019 - 07:53:55 WIB

(lanjutan berita tanggal 14 januari 2019)-Kami akan datang ke Jakarta bersama teman-teman untuk mendesak revisi UU ini. Itu agar keadilan bisa didapat. Kami ingin kebijakan pemerintah yang dibuat berkeadilan. Misalnya, pada guru yang sudah mengabdi puluhan tahun dalam mencerdaskan generasi bangsa. Dan, mereka sudah membantu kekurangan guru yang mencapai 3000 lebih. Namun, pengabdian mereka terasa sia-sia, ketika aturan tidak memihak, lantaran usianya sudah lebih dari 35 tahun. Ini yang sangat kami sesalkan. Kami akan perjuangkan ke Jakarta agar revisi UU ASN segera dituntaskan oleh DPR,kata Rahman, Ketua Forum Honorer Sumenep.

Sebenarnya, perjuangan para honorer K2 bukan ke Jakarta saja. Beberapa waktu lalu, ribuan honorer K2 melakukan aksi ke kantor bupati Sumenep. Mereka melakukan orasi secara bergantian. Salah satu poin yang disampaikan dalam orasinya berkaitan dengan UU ASN 2014 itu, yang dianggap tidak memerhatikan nasib mereka. Bahkan, mereka menolak rekruitmen yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebab, rekruitmen jalur umum merugikan mereka, utamanya yang sudah usia di atas 35 tahun.

Mereka menggelar aksi dengan cara long march dari Taman Adipura ke kantor bupati. Mereka juga membawa sejumlah poster. Di kantor bupati, mereka ditemui Sekdakan Edy Rasyadi, para honorer melakukan dialog. Lagi-lagi, pemkab berdalih soal rekruitmen bukan ranah daerah melainkan ditentukan oleh pemerintah pusat. Sehingga, pemkab tidak punya wewenang untuk menentukan rekruitmen tersebut.

Dalam aksi itu, massa tidak hanya sekadar mendesak adanya revisi UU ASN 2014 itu. Mereka juga meminta adanya kenaikan upah. Di mana, saat ini mereka mendapatkan upah dari APBD Sumenep sebesar Rp 350 ribu. Nah, mereka meminta kenaikan menjadi Rp 1 juta. Hal itu sebagai upah layak bagi tenaga honorer. Selain itu, mereka juga meminta adanya SK (surat keputusan) bupati tentang honorer. Kepentingannya, agar para tenaga pendidik bisa mendapatkan sertifikasi guru. Para massa ini juga merengsek ke kantor DPRD Sumenep untuk melakukan hearing. Kalau ke daerah kami mendesak pemerintah dan DPRD Sumenep untuk memberikan upah yang layak.

Hasil kajian kami, kami hanya meminta anggaran Rp 1 juta per bulan bisa diterima oleh para guru honorer yang ada di kota Sumekar ini. Sehingga, kesejahteraan para guru ini cukup layak. Sebab, mayoritas mereka tidak sendirian, melainkan sudah punya keluarga. Selama ini dibayar dengan upah murah, dipastikan tidak mencukupi kehidupan sehari-hari. Makanya, ini harus menjadi perhatian pemerintah,ucap Rahman.

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
E-RAPERDA
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING