LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Dewan Maksimalkan Pendataan Tanah Kas Desa
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

05 Januari 2018 - 11:33:59 WIB

Masih adanya sebagian tanah kas desa yang dikuasai per orangan dengan mengalihkan status kepemilikan menjadi perhatian Ketua komisi I DPRD Sumenep Abd. Hamid Ali Munir.

Bahkan, politisi PKB ini meminta pemerintah kabupaten untuk memaksimalkan pendataan tanah kas desa dimaksud. Sehingga, aset desa berupa tanah itu bisa diselematkan dan pada gilirannya bisa memberikan sumbangan kepada pendapatan asli desa (PADes) Kami meminta pemerintah untuk memaksimalkan pendataan tanah kas desa. Sebab, kami banyak menerima laporan jika kas desa dialihkan menjadi milik perseorangan. Kabarnya, pengalihan

status itu malah mendapatkan lagalitas dalam bentuk sertifikat. Ini permainan desa yang harus terus dipantau oleh pemkab. Aset Tanah desa yang merupakan menjadi aset negara ini harus diamankan. Ini menjadi tugas pemkab untuk mendata aset di ratusan desa kota Sumenep ini,kata Abd. Hamid Ali Munir.

Dia mengungkapkan, padahal keberadaan aset kas desa itu bisa menjadi pemasukan untuk desa. Sebab, biasanya tanah itu disewakan kepada masyarakat, lalu hasilnya dimasukkan ke kas desa (kasdes).¬ĚHasilnya, tentu saja bisa dijadikan untuk program pembangunan atau pemberyaan desa. Intinya, hasil sewa lahan itu dimasukkan menjadi APBDesa. Makanya, pemkab harus bertindak tegas, dan jangan sampai terlambat,ungkapnya santai.

Politisi senior PKB ini mengungkapkan, sebenarnya pengalihan status menjadi perorangan itu merupakan pelanggaran hukum. Dan, apabila pemkab menemukan tanah kas desa dikuasai per orangan maka hendaknya langsung di proses hukum. Mengambil hak negara bagian dari merugikan negara. Tentu proses hukum bisa dilakukan kepada oknum yang mengambil kas tanah desa itu. Intinya, kami minta pemkab tidak kecolongan,ungkapnya.

Hamid menambahkan, diantara penyebab adanya kas tanah desa yang di kuasasi akibat dari pengawasan dan monitoring yang dilakukan pemkab cukup lemah.Selain itu, pemkab disinyalir juga tidak memiliki data valid soal lahan kas desa atau pecaton itu.Karena tidak punya data tentang kas desa. Maka mulai saat ini hendaknya bisa melakukan inventarisasi atas kas tanah desa itu. Menyelamatkan kas tanah desa bagian dari menyelamatkan uang negara,tukasnya. (*)

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
E-RAPERDA
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING