LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Porsi Anggaran Pemberdayaan Perlu Ditingkatkan
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

02 Januari 2018 - 07:31:16 WIB

Untuk melakukan pemberdayaan, saat ini bisa dilakukan melalui Dana Desa (DD). Setiap tahun, dana yang dikucurkan pemerintah pusat terus meningkat untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Pada tahun anggaran 2017, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) mencapai Rp394 miliar lebih, dengan rincian DD Rp271 miliar dan ADD Rp123 miliar.DD 2017 naik Rp59 miliar dibandingkan tahun 2016 sebesar 212. Besaran anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat dimaksudkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program pembangunan, pertumbuhan ekonomi masyarakat idealnya mengalami perubahan dan peningkatan. Joni Tunaidy, Anggota Komisi I DPRD Sumenep mengatakan, anggaran yang digelontorkan pemerintah harus berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, salah satu yang bisa dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan melalui program pemberdayaan.

Porsi anggaran melalui DD di tingkat desa harus ditingkatkan. Disamping itu, program tersebut kata Joni harus terencana secara matang, bukan asal program pemberdayaan namun harus disesuaikan dengan potensi yang ada sehingga memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomia masyarakat.Selama ini pemerintah desa sudah memberikan ruang bagi program pemberdayaan namun porsinya masih sangat minim,sehingga kami berharap program pembedayaan lebih ditingkatkan tanpa mengesampingkan pembangunan fisik seperti pembangunan jalan dan lainnya,ujar Joni. Menurut Politisi Demokrat ini, banyak yang bisa dilakukan pemerintah desa melalui DD untuk mengembangkan potensi yang ada. Sebab setiap desa memiliki potensi yang berbeda. Ia mencotohkan potensi kelapa yang ada di wilayah timur daya kota Sumenep.

Selama ini, kelapa hanya dijual gelondongan. Tidak ada yang mengelola potensi tersebut dengan maksimal padahal kelapa, mulai dari lidi, batok hingga pohon kelapa sendiri bisa dimanfaatkan menjadi nilai ekonomis paparnya mencontohkan. Begitu juga dengan wilayah lain seperti di kepulauan. Semua itu sangat mungkin dikelola oleh desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga semuanya terlibat.Apalagi sekarang banyak sarjana di desa yang memiliki pemikiran berilian. Mereka harus dimanfaatkan agar desa bisa maju pungkasnya. (*)

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
E-RAPERDA
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING