LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Komisi III Soroti Zona Parkir Berlangganan
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

12 Oktober 2017 - 09:08:07 WIB

Parkir berlangganan di Sumenep dinilai rentan dengan masalah sebab zona tidak jelas, bahkan tidak jarang, protes warga dilayangkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep akibat pengendara terkadang dikenai uang retribusi.

Zona parkir berlangganan kami rasa sangat penting, yakni di mana saja titiknya. Kalau memang semua wilayah adalah parkir berlangganan, bagaimana dengan parkir khusus. Makanya harus diatur dengan jelas,kata Ketua Komisi III DPRD Sumenep Dul Siam. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2012 tentang parkir berlangganan, tidak tercantumkan secara detail wilayahnya. Sejatinya, menurut Dulsiam, aturan main yang merinci dari Perda itu Peraturan Bupati (Perbup). 

Aturan secara detail tentang zona parkir berlangganan itu cukup melalui Perbup, tidak perlu dituangkan di Perda. Makanya, tugas Dishub Sumenep yang menentukan zona itu, kemudian dituangkan ke dalam aturan juga, yakni Perbup,jelasnya 

Area parkir berlangganan diharapkan tidak dijadikan tempat parkir khusus, sehingga zonasi parkir berlangganan ini harus diperhatikan oleh Dishub, masyarakat jangan sampai dibingungkan wilayah parkir berlangganan. Sebab parkir berlangganan dan parkir khusus menjadi kabur.

Kalau sudah tahu bahwa warga memarkir kendaraannya di area parkir berlangganan, maka bisa menolak jika ada oknum meminta retribusi. Secara tidak langsung,  penentuan zona bisa meminimalisir pungutan oleh oknum-oknum tertentu,tukasnya.

Terpisah, Kepala Dishub Sustono menilai, area yang ada di Sumenep bisa menjadi lokasi parkir berlangganan karena selama ini masih belum ada penentuan zona parkir berlangganan.

Bagi kendaraan yang bernomor polisi Sumenep, semua wilayah mencakup parkir berlangganan. Jadi tidak ada zonasi parkir berlangganan,jawabnya. (*)

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING