LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Warning Penggunaan Mobdin saat Cuti Lebaran
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

05 Oktober 2017 - 11:26:45 WIB

Dalam waktu dekat, seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan pemkab Sumenep bakal menikmati cuti bersama dalam rangka Idul Fitri 1438 Hijriah. Namun, dalam cuti bersama ini, kalangan dewan mewarning penggunaan mobil dinas (mobdin) pejabat di semua goolongan. Mobdin hendaknya tidak digunakan oleh pejabat dalam waktu cuti bersama. Sebab, mobil pelat merah itu hanya digunakan saat menjalankan tugas negara, bukan keluarga.

Hal tersebut disampaikan anggota komisi I DPRD Sumenep Syaiful Bari. Menurut Syaiful Bari, para pejabat hendaknya tidak menggunakan fasilitas negara saat liburan, maupun cuti bersama, termasuk menggunakan mobil dinas. Termasuk, pada liburan Idul Fitri dengan cuti bersama cukup panjang, jangan sampai menggunakan mobdin.Kami tetap meminta untuk tidak menggunakan mobdin saat cuti bersama. Apalagi, sesuai aturan memang tidak dibolehkan,katanya kepada majalah Parlemen.

Dia mengungkapkan, seharusnya mobdin yang dipakai dikembalikan sementara kepada negara untuk diparkir selama cuti bersama. Namun, setelah selesai maka diambil kembali untuk digunakan menjalankan tugas negara.Selama cuti bersama bisa saja diparkir di kantor bupati Sumenep atau ditempat lain yang dianggap aman. Sehingga, bisa dipastikan saat mudik atau kepentingan keluarga di cuti bersama tidak menggunakan mobdin. Ini harus menjadi perhatian semua pejabat,ujarnya.

Politisi PPP ini menuturkan, pihaknya meminta instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap mobdin. Termasuk, bupati seharusnya secara tegas untuk melarang pejabatnya menggunakan mobdin saat cuti bersama di hari lebaran yang agung itu.Kami harap bupati juga secara tegas untuk melarang penggunaan mobdin di cuti bersama lebaran. Sehingga, tidak akan ada pejabat yang secara sadar menggunakannya. Kami kalau sudah bupati yang melarang tidak akan berani. Tentunya, jika dilarang maka sanksi bagi mereka menunggu,ucapnya.

Kendati demikian, pihaknya merasa yakin semua pejabat di lingkungan pemkab paham aturan. Sehingga, tidak akan mudah untuk menggunakan mobdin diluar yang sudah ditentukan.Kami yakin patuh aturan, dan tidak akan menggunakan fasilitas negara di luar tugas kenegaraan mereka. Itu kami sadari. Jadi, dilarangpun pasti sudah akan dilakukan untuk tidak menggunakan mobdin,tukasnya. (*)

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING