LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Integrasi Jamkesda Ke BPJS Diapresiasi Validasi Data Warga Miskin Harus Diperhatikan
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

02 Oktober 2017 - 09:20:42 WIB

Program integrasi Jaminan Kesehatan Daerah ( Jamkesda) atau pengobatan gratis melalui Surat Pernyataan Miskin (SPM) ke BPJS mendapat apresiasi. Sebab warga miskin yang tidak tercover di Kartu Indonesia Sehat  ( KIS) akan didaftarkan ke BPJS dibiayai pemerintah setempat, tidak harus sibuk ngurusi administrasi saat berobat ke rumah sakit. Akan tetapi proses pendataan terhadap warga miskin yang diserahkan kepada Kepala Desa mendapat warning dari anggota Dewan. Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab dari program tersebut harus teliti menverifikasi validasi data sebab sangat mungkin data yang ada dimanipulasi oleh oknum tak bertanggungjawab.

Untuk program ini,Pemkab menargetkan 63 ribu masyarakat miskin di Sumenep terdaftar di BPJS.Tahun 2018 data tersebut harus masuk semua karena tahun 2019 program SPM tidak akan diberlakukan lagi.

Oleh sebab itu, Komisi IV DPRD Sumenep berharap, Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep tidak hanya menerima data masyarakat miskin yang diajukan oleh Kepala Desa (Kades), kemudian langsung memasukkan data itu tanpa diverifikasi.

Pemkab atau Dinkes jangan sampai hanya menerima data mentah dari Kades, tapi harus diverifikasi ke berbagai sumber untuk mengetahui data masyarakat msikin itu benar-benar akurat atau tidak,jelas Ketua Komisi IV A Subaidi.

Selama ini sudah seringkali terjadi, warga yang mampu menggunakan SPM sehingga anggaran Jamkesda jebol. Oleh karenanya, Pemkab dituntut untuk membuat kriteria yang bisa menandakan bahwa masyarakat yang masuk data miskin itu merupakan warga tidak mampu.

Salah satu saran agar data valid, Dinkes harus berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos), Dipendukcapil dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sebab dengan begitu, masyarakat miskin yang tertera di data itu bisa diketahui, benar-benar miskin atau tidak.

Sebab selama ini Sumenep tidak memiliki data terpusat. Tapi untuk program kesehatan ini, Dinkes harus benar-benar menunjukkan kualitasnya dalam bekerja,tandasnya. Sementara Bupati Sumenep A Busyro Karim juga mewantiwanti Kepala Desa (Kades) agar mendata warganya secara profesional. Dirinya menegaskan, jangan sampai menggunakan politik desa, sehingga masyarakat yang tidak mampu benar-benar menerima haknya.Pimpinan di tingkat Desa atau Kades harus benar-benar memikirkan masyarakatnya. Apa yang menjadi hak masyarakat, harus benar-benar diberikan dan jangan sampai jatuh kepada pihak yang tidak berhak. Makanya data yang diberikan pihak Desa harus akurat,pinta Bupati Sumenep A Busyro Karim.Karena berkaca kepada program SPM, banyak masyarakat yang tidak berhak menerima layanan kesehatan gratis.

Busyro menjelaskan, bagi warga miskin yang hendak berobat ke rumah sakit, SPM akan diganti dengan BPJS yang pembayarannya ditanggung Pemkab. Namun di tingkat Puskesmas masih tetap diberlakukan sebagaimana biasanya.

Pihaknya menargetkan, tahun 2018 data sudah masuk semua. Sehingga ditahun berikutnya, sudah tidak ada lagi masyarakat yang menggunakan SPM untuk berobat ke RS. (*)

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING