LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Perketat Pengawasan PNS Kepulauan!
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

13 September 2017 - 07:28:43 WIB

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di kepulauan masih dipertanyakan sejumlah elemen masyarakat. Itu lantaran banyak para abdi negara ini tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, informasinya  banyak pegawai, khususnya guru yang memilih lebih lama berada di daratan dibandingkan bertugas di  kepulauan. Sehingga, sejumlah tugas terbengkalai dan banyak digantikan oleh pertugas sukarelawan (sukwan),  yang bayarannya pas-pasan.

Kenyataan ini jelas menjadi perhatian kalangan DPRD Sumenep. Bahkan, legislator mengecam keras tindakan pegawai yang memilih betah di daratan daripada bertugas di kepulauan.┬ŁInformasi adanya PNS yang bertugas di kepulauan dan sering tidak masuk sudah cukup lama kami terima, khususnya guru. Informasi yang diterima, banyak guru yang ada di daratan, di rumahnya, dan cukup lama. Sesuai informasi, kalau di kepulauan satu bulan, bisa saja di rumahnya sampai dua bulan atau lebih,kata anggota komisi I DPRD Sumenep Roekminto.

Roekminto menjelaskan, tidak maksimalnya kerja itu akibat rasa tanggung jawab terhadap tugas tidak dimiliki. Mereka hanya memikirkan gaji bulanan yang harus diterima, dengan kinerja yang cukup rendah.Kalau bertugas tidak maksima, mau dikatakan apa. Jelas saja tanggungjawab yang dimiliki kurang. Kalau mereka memiliki  Tangggung  jawab, maka secara otomatis tidak akan meninggalkan tugas, kecuali memang punya kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan di rumahnya. Itu pun tidak akan lama,tuturnya.

Selain itu, menurut Roekminto,  pengawasan terhadap kinerja abdi negara yang dilakukan pemerintah kurang maksimal atau bahkan  membiarkan, Padahal, pihaknya melihat pengawasan itu tidak  hanya dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Pimpinan tempat bertugas

juga memiliki tanggungjawan dalam mengawasi kinerja dari PNS ini. 

Jadi, kalau staf kecamatan ya  camatnya. Kalau guru ya kepala sekolah memiliki peran penting dalam ikut memberikan pengawasan secara maksimal. Kenyataanya, malah memberikan ruang untuk tidak masuk,ungkapnya.

Untuk itu, terang dia, pihaknya mendesak kepada pihak terkait pemerintah kabupaten untuk memperket pengawasan. Selain pihak internal, pihak eksternal juga dilibarkan dalam pengawasan pegawai yang bertugas di kepulauan. Mereka ini dibayar oleh negara. Jadi, pengawasannya pun harus dilakukan ekstra ketat oleh negara.

Kami tidak ingin kinerja mereka yang bertugas di kepulauan malah menjadi sorotan publik. Apalagi, sukwan yang banyak bekerja. Padahal, sukwan memiliki gaji yang tidak memadai,ucapnya dengan nada tegas.

Politisi Golkar ini mengungkapkan,  pihak terkait harus memberikan shock therapy kepada pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau tidak masuk. Yakni, memberikan sanksi tegas agar tidak semena-mena dalam bertugas.

"Di samping pengawasan, apabila memang ditemukan bukti ada PNS  kepulauan yang tidak rajin maka diberikan sanksi tegas.Hal ini tentu saja tidak mengabaikan daratan. Pengawsan di daratan juga harus  dilakukan secara ketat. Nanti malah pegawai yang didaratan yang tidak maksimal,tukasnya. (*)

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING