LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
DPRD Kecam Wisata Tak Ber-TDUP
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

07 September 2017 - 07:37:59 WIB

Belum mengantongi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dua wisata unggulan Kota Sumekar dapat kecamatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Dua destinasi unggulan milik Pemerintah adalah Gili Labak di Kecamatan Talango dan Giliyang di Kecamatan Dungkek. Memang, dua destinasi wisata tersebut telah menebar bau harum ke para wisatawan, namun sayang seribu sayang, keduanya masih belum mengantongi TDUP alias ilegal.

Lengkapi dulu administrasinya. Termasuk izin pengelolaannya. Jangan suka mengelola wisata halal yang ilegal,kritik Ketua Komisi II DPRD Sumenep, Nurus Salam. Dia terus mendorong semua pelaku usaha pariwisata mengurus izin, agar mereka memiliki legalitas yang bisa dipertanggung jawabkan.Kami akan panggil nanti semua instansi terkait, sehingga izin yang berkaitan dengan destinasi wisata segera diselesaikan. Apalagi tahun depan, Pemerintah punya gawai besar soal wisata,tegasnya.

Kabid Penetapan dan Penerbitan izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumenep, Kukuh Agus Susianto membenarkan dua destinasi wisata tersebut belum kantongi TDUP.Kami terus mendorong agar segera diinventarisir,katanya.  Menurutnya, TDUP bagi pengelola atau pelaku wisata sifatnya urgen, karena berkaitan dengan kebijakan pengelolaan destinasi wisata ke depan.Misalnya ada investor yang akan menaruk fasilitas, mereka tidak kebingungan, karena sudah ada penanggungjawabnya,ungkap Kukuh.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata, semua pelaku usaha periwisata harus mengantongi izin, baik itu penyedia minuman, rumah makan, perhotelan, penginapan, hingga trevel atau pemilik transportasi.Saat ini memang ada yang sudah mengantongi izin, seperti perhotelan, rumah makan. Tapi ada yang tidak,tuturnya. (*)

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING