LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Tuntaskan permasalahan pasar arjasa
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

06 September 2017 - 08:51:07 WIB

Komisi II DPRD Sumenep meminta agar masalah pasar Arjasa Kepulauan Kangayan segera diatasi. Semua pihak, mulai dari pengembang, Desa, Pemkab, legislatif dan  pihak terkait lainnya harus duduk bersama berembuk cari solusi.

Pasalnya, persoalan pasar Arjasa Kepulauan Kangayan sampai saat ini masih belum ada titik terang. Hal itu diketahui ketika legislatif turun langsung ke lokasi beberapa waktu lalu, ditemukan sejumlah masalah yang dinilai akan merugikan masyarakat jika Pemerintah Sumenep tidak segera menyelesaikannya.

Kalau ditanya perkembangan pasar Arjasa, sampai sekarang belum ada perkembangan. Hanya persoalannya saja yang mengalami perkembangan, karena belum kunjung diselesaikan,tutur anggota Komisi II DPRD Sumenep Bambang Prayogi.

Politisi PDI Perjuangan ini kemudian membeberkan sejumlah persoalan pasar tersebut. Menurutnya, status pasar tersebut tidak jelas, termasuk pengelolaannya, pemilik, bagi hasil dengan pihak Desa dan masalah lainnya.

Pasar tersebut dibangun di atas tanah percaton, tetapi sampai kini belum ada kejelasan proses tukar guling lahannya.Persoalan lain juga, pedagang harus mengeluarkan uang Rp300 juta untuk bisa mendapatkan kios, kemudian dijanjikan sertifikat, tapi sampai sekarang sertifikatnya tidak jelas pula. Di samping itu, izin  dan analisis dampak lingkungan atau amdalnya pun juga tidak  ada kejelasan,beber politisi PDI Perjuangan ini.

Bambang khawatir akan menimbulkan gejolak dan masalah baru jika tidak cepat diselesaikan.Sebab ketika pasar itu bermasalah, ada banyak pihak yang akan dirugikan, termasuk masyarakat dan utamanya para pembeli kios di pasar itu,tandasnya. (*) 

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING