LAYANAN ASPIRASI
SAMPAIKAN ASPIRASI PADA WAKIL RAKYAT:
Surat Rakyat SMS Aspirasi Facebook
Aspirasi dari Masyarakat
1. Sekedar melaporkan bahwa jembatan penghubung dusun Berkongan-Tanunggul Montorna ambruk dan tidak di perbaiki barangkali bapak2 DPRD Sumenep turun ke lokasi silahkan saja di dusun berkongan montorna pasongsongan dekat rumah pak kadus nurhasan

2. Dana desa tahap II sampai sekarang belum bisa dicairkan karena menunggu realisasi se kabupaten sumenep minimal 50 %. Aturan ini sangat merugikan bagi desa yang telah lama menyelesaikan dana desa tahap i. Mohon para dewan ikut mengantisipasinya. Trimk

3. Anggota dewan yang terhormat,jalan dari taman bungan ke utara stopan yang menuju pamolokan, penggunaan jalan hanya di gunakan separuh jalan,hal tersebut terjadi karena jalan yang sebelah barat digunakan lahan parkir mobil,dan juga sering memarkirkan mobilnya asal-asalan, selain meanggu pengguna jalan lain, juga tidak enak dilihat untuk penataan kota.terima kasih.

Kirimkan aspirasi anda melalui SMS Center / Surat Rakyat DPRD Kabupaten Sumenep : 085942803888

MAJALAH PARLEMEN
LINK TERKAIT
PRODUK HUKUM
Dewan Klaim InvetarisasiTanah Kas Desa Mendesak
Diposting Oleh : Moh. Misbah - Administrator DPRD Kabupaten Sumenep

23 Agustus 2017 - 08:32:09 WIB

Adanya tanah kas desa di Sumenep yang sebagian mulai dikuasi perorangan membuat anggota komisi I DPRD Sumenep Abd Hamid Ali Munir geram. Bahkan, wakil rakyat dari komisi pemerintahan dan hukum menilai kejadian tersebut akibat kelalaian dari pemkab yang tidak segera melakukan invetarisasi tanah kas desa yang dimiliki ratusan desa di kabupaten ujung timur pulau Madura ini. Sehingga, dengan leluasa para mafia tanah mengalihkan  statusnya menjadi hak pribadi.Masalah tanah kas desa ini harus menjadi perhatian dari pemerintah. Supaya kepemilikan tanah desa itu tidak beralih menjadi milik perseorangan. Atau tidak mudah pihak desa untuk mengalihkan statusnya. Khawatir hanya dijadikan bancakan oleh pihak desa. Dan, itu sudah dibuktikan dengan adanya kepala desa yang ditahan gara-gara tanah kas desa. Ini tidak boleh dibiarkan dan harus menjadi perhatian dari pemerintah. Aset negara ini harus aman dari tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab,kata Hamid Ali Munir dengan nada kesal.

Menurut politisi PKB ini, apabila tanah kas desa diinvetarisasi dengan baik, apalagi daerah memiliki sertifikat yang jelas maka posisi dipastikan aman. Otomatis, tidak akan ada yang bermain dengan tanah milik negara itu.Tanah desa itu harus diamankan oleh pemkab dengan inventarisasi. Itu sudah sering kami ingatkan, agar dilakukan penertiban aset kas desa.

Sehingga, tidak lagi diselewengkan. Kami menduga pemkab malah tidak punya data akurat soal tanah kas desa ini,tuturnya. Padahal, sambung Hamid, keberadaan aset kas desa itu bisa menjadi pemasukan untuk desa. Sebab, biasanya tanah itu disewakan kepada masyarakat, lalu hasilnya dimasukkan ke kas desa (kasdes).Hasilnya, tentu saja bisa dijadikan untuk program pembangunan atau pemberyaan desa. Intinya, hasil sewa lahan itu dimasukkan menjadi APBDesa. Makanya, pemkab harus bertindak tegas, dan jangan sampai terlambat,ungkapnya santai.

Hamid menuturkan, sebenarnya pengalihan status menjadi perorangan itu merupakan pelanggaran hukum. Dan, apabila pemkab menemukan tanah kas desa dikuasai per orangan maka hendaknya langsung di proses hukum, dan tidak ada kompromi atas perbuatan melawan hukum itu.Mengambil hak negara bagian dari merugikan negara. Tentu saja jalan satu-satunya yang harus dilakukan itu adalah proses hukum. Jika tidak dilakukan secara tegas semacam itu, maka bisa jadi kas desa akan habis dialihkan statusnya atau dijual kepada orang lain. Intinya, kami minta pemkab tidak kecolongan,ungkapnya.

Diantara penyebab adanya kas tanah desa yang di kuasasi akibat dari pengawasan dan monitoring yang dilakukan pemkab cukup lemah. Selain itu, pemkab disinyalir juga tidak memiliki data valid soal lahan kas desa atau pecaton itu.Karena tidak punya data tentang kas desa. Maka mulai saat ini hendaknya bisa melakukan inventarisasi atas kas tanah desa itu. Menyelamatkan kas tanah desa bagian dari menyelamatkan uang negara. Itu merupakan tugas pemkab,tukasnya.

Ketua fraksi PKB ini menambahkan, pihaknya memastikan juga akan mengawal pemkab untuk melakukan inventarisasi atas lahan kas desa. Dan, itu harus dilakukan secepatnya oleh pemkab.Jangan menunggu tanah itu menjadi miliki perseorangan baru pemkab akan melangkah. Pemkab harus bergerak secepatnya agar tidak kecolongan. Tertib aset itu menjadi hal yang cukup penting dalam penataan birokrasi di Sumenep ini,ujar politsi asal Matanair Rubaru ini.

Sebenarnya, sambung di, penertiban aset itu harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya kepada tanah kas desa. Melainkan semua aset daerah juga harus ditertibkan.Lahan SD juga harus ditertibkan, agar tidak sering terjadi sengketa lahan antara pemilik dengan pemerintah. Nah, posisi pemkab ini harus ambil bagian dalam hal ini,tukasnya dengan penuh harap. (*)

VIDEO DOKUMENTASI

FOTO DOKUMENTASI
AGENDA DPRD TERBARU
PENGUMUMAN TERBARU
JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda tentang Website DPRD Kabupaten Sumenep?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup
Kurang

HASIL POLLING